Detail Berita

Sikapi Temuan Ombudsman Kaltara, Disperindag Janji Perbaiki SOP

21 November 2017
10:15:59 WIB
plutbulungan.id-PROKAL.CO, TANJUNG SELOR - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi (Disperindagkop) dan UMKM Bulungan menyikapi rekomendasi Ombudsman RI Perwakilan Kaltara yang menemukan adanya maladministrasi terkait standar operasional prosedur (SOP). Terutama untuk los agro yang berada di kompleks Pasar Induk Tanjung Selor.

Kepala Bidang Perdagangan Disperindagkop dan UMKM Bulungan Hamri Efendi mengatakan, akan melakukan perbaikan administrasi sesuai waktu yang diberikan Ombudsman, yakni 60 hari ke depan.

“Tapi kami tunggu perkembangan pembahasan dengan bupati,” ujarnya, kemarin (8/11).

Terkait rekomendasi Ombudsman untuk melakukan pembangunan pasar yang didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang petunjuk teknis dana alokasi khusus (DAK) fisik lampiran juknis bidang pasar. Terutama mengenai yang harus diperhatikan dalam pembangunan los dan kios bahwa meja untuk zonasi pangan harus memiliki tinggi 60 sentimeter dari lantai, serta terbuat dari bahan tahan karat dan bukan dari kayu.

Menurut Hamri, proses pembuatan meja yang digunakan di los agro merupakan swadaya para pedagang melalui koperasi. “Hal itu bisa ditanyakan langsung ke UPT Pasar Induk yang mengetahui secara teknis,” ujarnya.

Menyikapi hal itu, Kepala UPT Pasar Induk Tanjung Selor Joly Kamser Sinaga mengungkapkan, rekomendasi itu tidak bisa diterapkan untuk los agro yang notabene merupakan pembangunan tidak menggunakan dana alokasi khusus (DAK). Karena pembangunan los agro tersebut bersumber dari APBD Bulungan.

“Meja los itu dibuat sesuai kesepakatan para pedagang dan koperasi yang menindaklanjutinya. Dana yang digunakan pun swadaya para pedagang, dengan ukuran meja yang telah ditentukan bersama, termasuk bahannya dari kayu,” terangnya.

Menurut dia, peraturan presiden tidak bisa dipakai sebagai dasar hukum apabila proses pembangunan los sumbernya bukan DAK. Jika memang bersumber dari DAK, tentu segala fasilitas bagi para pedagang, terutama meja akan dibuatkan dari bahan tahan karat, bukan kayu seperti saat ini.

Bahkan, kata dia, luasan dan bentuk meja yang digunakan selama ini sudah hasil diskusi para pedagang dan koperasi. Meskipun demikian, pihaknya akan mempelajari rekomendasi Ombdusman terkait temuan maladministrasi tentang tidak adanya SOP yang berlaku di Pasar Induk Tanjung Selor.

“Kami akan bahas dahulu penetapan SOP yang disusun nanti. Setelah itu, akan terbit surat keterangan yang telah ditandatangani bupati. Kami sebenarnya sudah susun SOP, tapi belum disahkan bupati,” ujarnya. (uno/fen)

Share



0 Komentar

    Form Komentar