Tidak Dibebani PAD, Koperasi Hanya Wajib Pajak Perizinan

TANJUNG SELOR - Dalam memenuhi target Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Bulungan, tidak memasukkan koperasi sebagai salah satu yang harus memberikan pemasukan. Hanya saja, setiap koperasi yang ada, wajib memiliki bentuk izin. Yaitu Surat Izin Tanda Usaha (SITU), atau lainnya. 
Kepala Bidang (Kabid) Koperasi dan UMKM pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM (Disperindagkop UMKM) Bulungan, Gerilyawansyah mengatakan, koperasi statusnya sama dengan lembaga lain pada umumnya. Sehingga harus melengkapi dengan perizinan. “Kalau yang untuk diserahkan ke PAD rasanya tidak ada. Tapi jika untuk kontribusi usaha, kelengkapan administrasi dan legalitas ad. Itu berurusan dengan bagian perizinan terpadu,

ujarnya.
Walaupun tidak mengetahui secara detail, Iwan—sapaan akrabnya mengatakan, tidak setiap tahun bentuk izin koperasi ini diperbaharui. Karena bermacam bentuknya ada yang per 3 tahun, dan 5 tahun dan seterusnya. Ini sama juga dengan UMK (usaha mikro dan kecil). Unrtuk pengurusan izin pun sekerang dipermudah. Bagi yang usahanya di bawah 10 meter persegi, cukup di kecamatan.
“Misalnya yang jauh seperti di Bunyu, mungkin modal usahanya tidak seberapa, tapi mereka ke sini butuh ongkos yang lebih besar dari modal. Kan sayang juga. Makanya bisa diurus di kecamatan,” terangnya.
Hanya saja, mengenai koperasi ini mereka setiap tahunnya memiliki neraca keuntungan. Mereka ada memberikan kontribusi pada Negara namun sifatnya bukan pajak. Dan badan usaha itu wajib memberikan 1 persen dari laba kotor. 

Iwan kembali menerangkan, apabila ada koperasi yang memasang papan nama sejenis reklame, maka harus berkontribusi terhadap pajak. Inipun hanya diberlakukan pada koperasi yang aktif saja. Jika koperasi tersebut tidak aktif maka tidak ada harus berkontribusi dengan pajak yang telah ditentukan.